√ Contoh Soal PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

Konten [Tampil]

Contoh soal pph pasal 22 bendaharawan pemerintah pada dasarnya berkaitan dengan transaksi perusahaan terhadap pemda (Pemerintah Daerah). Tarif pph pasal 22 bendaharawan pemerintah yakni 1,5% dari jumlah bruto penghasilan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Soal pilihan ganda pph pasal 22 dan jawabannya tentu akan berkaitan dengan bukti potong pph pasal 22 bendaharawan pemerintah. Cara mengisi bukti potong pph pasal 22 bendaharawan pemerintah pada dasarnya perusahaan hanya akan menerima penghasilan yang sudah dipotong pajak.

Contoh bukti potong pph pasal 22 bendaharawan pemerintah dapat digunakan sebagai pertanyaan pajak penghasilan pasal 22. Masa terakhir lapor pajak penghasilan pasal 22 adalah 30 hari sejak diterimanya surat setoran pajak. Kode akun pajak bendaharawan pemerintah adalah 411122 dan kode jenis setoran adalah 920.

Contoh Soal PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

Contoh soal pph pasal 22 bendaharawan pemerintah menjadi salah satu pemungut pajak. Perusahaan yang bertransaksi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan menerima penghasilan setelah dipotong pajak dan perusahaan tidak diperkenankan memungut ppn sebagai ppn masukan.

Soal pilihan ganda pph pasal 22 dan jawabannya akan berkaitan dengan perhitungan tarif pajak penghasilan. Contoh bukti potong pph pasal 22 harus diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan ketika memberikan penghasilan atas transaksi yang dilakukan.

Contoh soal pph pasal 22 bendaharawan pemerintah terjadi pada PT Masraffi yang menjual komputer ke pemda semarang. Nilai transaksi penjualan komputer kepada pemerintah daerah adalah Rp 4.400.000 sudah termasuk ppn. Siapakah pihak pemungut, pemotong dan pelapor pph pasal 22?

Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah dan Tarifnya

Contoh perhitungan pph pasal 22 bendaharawan pemerintah akan dikenakan tarif sebesar 1,5% dari pendapatan sebelum ppn. Pertanyaan pph pasal 22 dapat berupa soal essay dan pilihan ganda sebab bergantung kepada subyek pajak dan objek pajaknya.

Cara menghitung pph pasal 22 bendaharawan pemerintah harus diketahui terlebih dahulu dasar pengenaan pajak (DPP). Perlu diketahui, sifat pajak atas transaksi kepada bendaharawan pemerintah adalah tidak final.

Cara menghitung pph pasal 22 bendaharawan pemerintah sebagai berikut ini.

Nilai Transaksi	Rp 4.400.000
Dasar Pengenaan Pajak	Rp 4.000.000
Tarif	1,50%
PPh Pasal 22 Terutang	Rp 60.000

Cara Mengisi Bukti Potong PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

Cara mengisi bukti potong pph pasal 22 bendaharawan pemerintah pada dasarnya perusahaan tidak perlu membuat bukpot. Sebab perusahaan sebagai pihak yang menerima penghasilan sehingga akan potong pajak. Perusahaan perlu meminta bukti bahwa pemerintah daerah tersebut sebagai pemungut pajak ya.

Cara mengisi surat setoran pajak pph pasal 22 bendaharawan pemerintah perlu dilakukan ketika perusahaan telah membayar pajak penghasilan tersebut. Soal pilihan ganda pph pasal 22 dan jawabannya perlu diketahui agar siapakah pihak pemotong, pemungut dan pelapor.

Contoh bukti potong pph pasal 22 bendaharawan pemerintah akan diberikan sewaktu perusahaan menerima penghasilan. Adapun cara mengisi bukti potong pph pasal 22 dan surat setoran pajak bendaharawan pemerintah sebagai berikut.

Pertama, masuk ke menu daftar surat setoran pajak pph pasal 22 aas pembelian barang oleh bendaharawan.

Dilanjutkan dengan memilih tombol baru.

Masukan harga pembelian sejumlah nilai bruto transaksi dan pph yang dipungut senilai transaksi yang telah dibayarkan.

Demikianlah cara mengisi bukti potong pph pasal 22 bendaharawan pemerintah berserta contoh soal pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan semoga anda paham ya.