Cara Menghitung PPh Pasal 23 Sewa Selain Tanah dan Bangunan

Konten [Tampil]

Cara menghitung pph pasal 23 sewa selain tanah dan bangunan merupakan tindakan entitas dalam rangka memakai dana negara untuk keperluan bisnis. Dana kas hasil dari pemotongan pajak penghasilan dapat digunakan perusahaan sementara untuk pembayaran tagihan lainnya sebelum masa penyetoran yang diwajibkan.

Contoh soal pajak penghasilan atas sewa selain tanah dan bangunan telah diatur dalam pph pasal 23. Objek dan subyek pph pasal 23 ditujukan bagi entitas yang sudah menjadi pengusaha kena pajak. Setelah entitas memperoleh nomor pokok wajib pajak, maka seluruh kegiatan perusahaan harus menyelenggaraan kegiatan pemungutan dan pemotongan pph.

Operating lease dan finance lease merupakan akad kerjasama pembiayaan sewa guna usaha untuk mendapatkan aktiva tetap. Karakteristik aktiva tetap adalah entitas memerlukan dana lebih banyak untuk investasi jangka panjang apabila menginginkan mendapatkan aset untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi.

Berapa Tarif PPh Pasal 23 atas Sewa Selain Tanah dan Bangunan

Berapa tarif pph pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan harus diperhitungkan dengan jelas untuk menghindari adanya kecurangan saat menyetorkan dana negara. Nomor tanda penerimaan negara atau ntpn akan didapatkan setelah entitas membayarkan kode billing yang didapatkan melalui aplikasi djp online.

Cara menghitung pph pasal 23 sewa selain tanah dan bangunan berupaya agar entitas mempersembahkan pajak penghasilan bagi negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan warga negara tetapi tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Tujuan pajak adalah mencukupi kegiatan pembayaran yang dilakukan entitas bisnis.

Apa itu pph pasal 23? Pengertian pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan merupakan tindakan informasi yang diperlukan untuk kegiatan administrasinya. Objek pajak penghasilan akan muncul ketika entitas mendapatkan kesempatan berbisnis yang menghasilkan aktiva income dan passive income.

Baca Juga: Perbedaan Pph Pasal 23 dan Pasal 21

Apa itu Operating Lease dan Finance Lease

Apa itu operating lease dan finance lease adalah akad akuntansi sewa guna usaha yang dapat membantu kegiatan operasional perusahaan agar menciptakan barang dan jasa sesuai kebutuhan. Setiap barang dan jasa akan dikenakan pajak pertambahan nilai sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Cara menghitung pph pasal 23 sewa selain tanah dan bangunan berdampak pada komposisi informasi keuangan perusahaan. Hutang pph pasal 23 dan pph pasal 23 dibayar dimuka harus dikerjakan untuk mengurangi resiko diberikannya opini wajar dengan pengecualian yang diselenggarakan oleh kantor akuntan publik.

Apa itu operating lease dan finance lease menjadi aktivitas perusahaan yang mengakibatkan adanya pemotongan pph pasal 23. Tarif pph pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan sebesar 10% yang bersifat final. Penghasilan final dapat dilaporkan pada spt tahunan orang pribadi dan badan usahanya.

Baca Juga: Apa itu Pajak Final dan Pajak Tidak Final

Contoh Soal Pph Pasal 23 Sewa Selain Tanah dan Bangunan

Contoh soal pph pasal 23 sewa selain tanah dan bangunan terjadi ketika PT Rafinternet memutuskan memakai jasa mesin fotocopy dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp 2.400.000. Apabila membeli langsung akan dikenakan biaya perolehan sebesar Rp 90.000.000 belum termasuk pajak. Bagaimana cara mencatat jurnal atas transaksi operating lease tersebut?

Jurnal Mencatat Transaksi Pembayaran Sewa Selain Tanah dan Bangunan

Jurnal mencatat transaksi pembayaran sewa selain tanah dan bangunan harus diselenggarakan setiap periode untuk menyakinkan para pemegang saham perihal kekayaan perusahaan. Setiap pertumbuhan perusahaan harus dapat mengaplikasikan keseluruhan transaksi untuk mencegah pemberian opini wajar dengan pengecualian.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
02/04/2023	Biaya Sewa	Rp 2.400.000
	Hutang Pph Pasal 23		Rp 48.000
	Bank Mandiri		Rp 2.352.000

Jurnal Mencatat Penyetoran PPh Pasal 23

Jurnal mencatat penyetoran pph pasal 23 oleh perusahaan dapat dibuat setelah entitas mendapatkan nomor tanda penerimaan negara. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 23 harus diselenggarakan secara mandiri sesuai ketentuan umum perpajakan. Adapun jurnal mencatat penyetoran pph 23 adalah

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
10/05/2023	Hutang Pph Pasal 23	Rp 48.000
	Bank Mandiri		Rp 48.000

Baca Juga: Apa itu Bukti Potong Pph Pasal 23

Demikian cara menghitung pph pasal 23 sewa selain tanah dan bangunan dalam spt masa. Pengusaha kena pajak diwajibkan menjalankan kegiatan perusahaan menyesuaikan ketentuan yang dipergunakan dalam mengaplikasikan kegiatan pemberian jasa dan produk sesuai kaidah ketentuan umum pajak yang berlaku.

Share this post